Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR Ujian Nasional ke NTB menilai pelaksanaan Ujian Nasional sudah berjalan baik dan sesuai prosedur yang ada. 

Hal tersebut mengemuka saat Komisi Pendidikan mengadakan Kunjungan Kerja Spesifik ke NTB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, Heri Akhmadi, Rabu, (20/4).

“Kami cek tadi adalah organisasi pendanaan dan SOPnya (Standar Operasional Prosedur) dari kegiatan pelaksanaan UN, mulai dari kegiatan pencetakan soal-soalnya, pengadaan soal-soal yang ditenderkan yang dimenangkan dari Bali. Kemudian pengamanannya sudah sesuai dengan prosedurnya, moga-moga tidak ada keluhan atas terjadinya kebocoran dari sisi fisik yang dijaga,” jelasnya.

Dia menambahkan, DPR juga melihat polisi-polisi yang ada di lapangan semuanya berpakaian sipil dengan sikap yang tidak berlebihan.  “Saya kira itu tampilan yang tidak membuat stress di dalam kegiatan ini. Sejauh yang kita tinjau di 6 sekolah itu tidak ada hal yang mengkhawatirkan dalam pelaksanaan UN,” paparnya.

Mengenai pendistribusiannya, jelas Heri, sampai ke tingkat sekolah prosedurnya sudah sesuai dengan ketentuan. Artinya sejauh yang DPR cek itu masih sejajar, masih sama dengan SOP yang memang sudah ditetapkan.

“Sekalipun didalam pelaksanaan UN yang tadi, DPR melihat ada beberapa persoalan dari sisi soalnya sendiri. Ada soal yang tidak lengkap, ada soal yang tidak bisa dibaca dan ternyata untuk mengatasi soal-soal ini belum disiapkan posnya,” jelasnya

Dia menambahkan, ada beberapa langkah yang diambil dengan kreativitas setempatnya saja, kalau soalnya kurang cepat dilihat yang sama kemudian di foto copy, Sesungguhnya, lanjutnya, hal ini tetap riskan dan menjadi catatan kita semuanya.  “Kalau memang ini dari sisi penyortiran atau quality kontrolnya dari percetakan yang nampaknya harus kita lihat secara cermat dan seksama,” paparnya

Menurut Heri, dokumen distribusi sudah berjalan lancar prosesnya mulai dari naskah UN yang diserahkan percetakan kepada Kapolda Bali, kemudian Kapolda NTB lalu dimasukan langsung kepada masing-masing Polres, dari Polres 2 hari sebelum ujian diambil oleh Polsek pada hari yang sama secara bertahap materi ujian diambil oleh rayon di penyelenggara.  “Itu semua sudah berjalan cukup bagus kemudian disekolahnya juga tidak ada masalah, dari sekolah kemudian dikirimkan ke Dinas kemudian Dinas yang lebih awal melaporkan bukan dari kota, justru dari Lombok Tengah berkasnya lebih masuk ke Universitas Mataram dipengolahan data itu,” katanya.

Yang perlu harus disoroti, tegas Heri, yaitu terlalu lamanya berkas berada di Kantor Dinas, padahal di kantor dinas itu tidak ada proses lain kecuali hanya untuk merekap dari masing-masing rayon ditumpuk dan direkap, seharusnya tanpa harus menunggu itu harus segera dikirim ke pengolahan datanya. (iw)/foto:iw/parle.